Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

The Point out Intelligence Legislation was ultimately issued at the end of 2011, 12 several years once the reform commenced. This regulation, adopted Because of this, amid other good reasons, of your force once the murder of human legal rights activist Munir, is in truth forward-oriented and may add into the achievements of intelligence reform, avoiding the repetition and custom of authoritarian intelligence in the type of the Orde Baru

[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

Pengawasan terhadap BIN harus lebih diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Product oversight yang lebih efektif diperlukan untuk menjaga keabsahan operasional intelijen. Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain juga harus dikendalikan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan.

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh user

The fresh regulation also provides felony penalties for users of CSOs. By way of example, Put up 82A states that buyers who violate prohibitions directed at CSOs may even be convicted.

Gerakan reformasi intelijen tersebut akhirnya menghasilkan produk UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Undang-undang tersebut (pasal five) menyatakan bahwa tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, Di Sini menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Proper radical groups, specifically These in political businesses that endorse the discourse of Islamic legislation; and

Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, serta peningkatan teknologi intelijen yang mandiri menjadi fokus reformasi intelijen.

Diskusi ini menekankan urgensi reformasi intelijen Indonesia. Pentingnya pengawasan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, serta peningkatan teknologi intelijen yang mandiri harus terus diperkuat.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun person lain selain user yang memeberikan arranging dan direction